PONTIANAK, JEJARING KALBAR, – Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H. mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Provinsi Kalimantan Barat.
Rakornas yang turut dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup /Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P ini berlangsung di Hotel Aston Pontianak, Jum’at (8/8/2025)
Gubernur Norsan dalam hal ini menyambut baik pelaksanaan Rakornas tersebut. Terlebih sebelumnya telah dilakukan budidaya mangrove yang dilakukan bersama Menteri LH dan Kapolri khususnya di Kabupaten Mempawah.
“Alhamdulillah disana (Mempawah) untuk budidaya mangrove sudah menjadi perhatian dari beberapa tahun dan juga dari NJO serta berbagai CSR Badan Usaha maupun milik Negara yang ada di Kalimantan Barat berpartisipasi untuk penanaman mangrove,” ungkap Gubernur Norsan.
Gubernur Norsan yakin dengan adanya kegiatan penanaman mangrove tersebut dapat menjaga pantai dari abrasi dan menghijaukan sekitar lokasi tersebut, sehingga dapat menjaga ekosistem dan habitat hewan.
“Mari kita jaga lingkungan kita agar lingkungan hijau kembali supaya ada peninggalan kita untuk anak cucu kita kedepan,” ujar Gubernur Norsan.
Lebih jauh Gubernur Norsan memaparkan bahwa di area mangrove tersebut terdapat 40 spesies, dimana dua diantaranya jenis spesies langka di dunia. Dua spesies tersebur yakni Bruguiera hainesii dan Kandelia candel.
“Saat ini, masih terdapat lebih dari 14 ribu hektar lahan potensial untuk rehabilitasi mangrove. Ini adalah peluang besar untuk memperkuat ketahanan pesisir, meningkatkan kualitas lingkungan, dan membuka ruang bagi ekonomi hijau,” terang Gubernur Norsan.
Di balik potensi besar mangrove Kalimantan Barat ada tantangan yang dihadapkan pada area mangrove sering kali beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman, tambak, bahkan pelabuhan.
Tak hanya itu, aktivitas pembangunan wilayah, budidaya ikan dan udang, serta penebangan berlebihan dan illegal logging untuk arang dan kayu bakar, telah menyebabkan kerusakan yang signifikan.
Sedangkan tantangan lainnya adalah lemahnya kelembagaan dan pengetahuan masyarakat dalam melaksanakan rehabilitasi. Di sisi lain, waktu penanaman mangrove sangat dipengaruhi oleh musim dan cuaca.
Hal itu tentunya perlu perencanaan yang matang, pendekatan kolaboratif antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan dunia usaha. Edukasi, penguatan kelembagaan, dan penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan program rehabilitasi.
Sementara itu, MenteriLH RI, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P mengungkapkan bahwa selama lebih 17 tahun belum menyusun perencanaan pengelolaan mangrove nasional sehingga yang ada tekanan yang cukup besar dari habitat mangrove yang sangat penting.
“Hari ini kita minta kepada para dunia usaha, Pemerintah dan masyarakat untuk bersama – sama merumuskan bagaimana rencana perlindungan dan pengelolaan Mangrove itu mampu kita lakukan,” kata Menteri Hanif.
Menteri Hanif juga memaparkan bahwa Indonesia saat ini memiliki 3,4 juta hektar yang merupakan lahan mangrove terbesar di dunia, kerana di dunia memiliki 17,2 juta hektar dan 3,4 ada di Indonesia.
“Maka dari itu mari kita lakukan penanganan mangrove dengan sangat presisi, tidak ada lagi kegiatan – kegiatan yang boleh mengganggu dengan masif mangrove dan ekosistem mangrove yang kita miliki yang hampir berada di seluruh Provinsi Tanah Air kita,” tutup Menteri Hanif.
Rakornas Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Pontianak, yang dihadiri Gubernur Ria Norsan dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan komitmen Pemprov Kalbar untuk melestarikan ekosistem mangrove yang luas dan kaya akan spesies langka.
Meskipun dihadapkan pada tantangan kerusakan akibat alih fungsi lahan dan penebangan ilegal, Gubernur Ria Norsan mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam merehabilitasi 14 ribu hektar lahan potensial.
Dengan pesan untuk menjaga lingkungan demi anak cucu dan dukungan dari pemerintah pusat, diharapkan pengelolaan mangrove di Kalimantan Barat dapat dilakukan secara presisi, holistik, dan berkelanjutan, demi menjaga ekosistem pesisir serta mendukung ekonomi hijau.***
