PONTIANAK, JEJARING KALBAR – Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., bersama Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono, Eng., M.M., MBA., secara resmi meluncurkan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Merah Putih di Aula Garuda, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (27/5/2025).
Program ini merupakan bagian dari kebijakan strategis Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk memperkuat perekonomian desa melalui pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) di 70 hingga 80 ribu desa/kelurahan di seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, Gubernur Ria Norsan menyampaikan bahwa hingga 26 Mei 2025, Kalimantan Barat telah mencatat capaian 1.064 desa/kelurahan (49,60%) yang melaksanakan Musyawarah Desa/Kelurahan (Musdes/Muskel) terkait pembentukan koperasi tersebut.
Beberapa kabupaten dengan capaian tertinggi antara lain:
Kabupaten Melawi: 139 desa (82,25%), Kabupaten Kubu Raya: 99 desa (80,5%), Kabupaten Sambas: 145 desa (74,36%) Sementara capaian terendah tercatat di Kota Singkawang, yakni 4 desa/kelurahan (15,38%).
“Terima kasih atas kehadiran Bapak Wakil Menteri Pertanian, para bupati/wali kota, serta para kepala desa. Ini adalah wujud nyata sinergi dan dukungan bersama untuk menyukseskan program nasional. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama dapat segera terwujud,” ujar Ria Norsan.
Ia menambahkan bahwa kehadiran Wamentan di Kalimantan Barat menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk mempercepat pembentukan KMP.
“Terjadi peningkatan signifikan. Jika pada 25 Mei 2025 hanya 667 desa/kelurahan (31,10%) yang melaksanakan Musdes, maka kini meningkat menjadi 1.064 desa/kelurahan atau 49,60%,” jelasnya.
Gubernur juga menguraikan sejumlah langkah konkret yang telah dilakukan Pemprov Kalbar, antara lain: Menerbitkan SK Gubernur tentang pembentukan Satgas Percepatan Pembentukan KMP. Menerbitkan Peraturan Gubernur terkait percepatan pembentukan koperasi Merah Putih.
Mengalokasikan anggaran untuk pembuatan akta notaris koperasi. Berkoordinasi dan berkolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Melakukan pemetaan serta manajemen risiko untuk mendukung pengembangan usaha koperasi.
“Saya mengajak seluruh elemen untuk bekerja sama demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi Kalimantan Barat,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono, menegaskan bahwa koperasi Merah Putih harus menjadi pilar utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat desa.
“Koperasi tidak hanya sebagai lembaga simpan-pinjam. KMP harus menjadi kendaraan kolektif dalam mengelola produksi, distribusi hasil tani, hingga membangun ekosistem usaha mandiri dan berkelanjutan,” katanya.
Ia juga memaparkan bahwa menurut data BPS, produksi beras nasional meningkat 51% dan jagung 39% pada kuartal pertama 2025 dibandingkan tahun sebelumnya—salah satunya berkat dukungan koperasi dan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk TNI dan Polri.
Peluncuran dialog ini menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mendukung visi Presiden RI untuk membangun ekonomi desa yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Dengan capaian Musdes yang terus meningkat dan strategi yang sistematis, Kalbar siap menjadi pelopor dalam mengimplementasikan koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan. ***
