PONTIANAK, JEJARING KALBAR, Gubernur Kalimantan Barat, Drs.H. Ria Norsan, MM., MH., memimpin kegiatan peluncuran program penyaluran bantuan pangan beras alokasi bulan Juni dan Juli 2025 untuk masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat yang digelar oleh Badan Pangan Nasional, Jumat (18/7/2025).
Turut hadir dalam acara launching ini pejabat Badan Pangan Nasional, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi, serta para perwakilan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) seluruh Kalimantan Barat.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan mengatakan untuk wilayah Kalbar, total bantuan pangan beras yang disalurkan mencapai 5.865,2 ton, dengan sasaran sebanyak 2.994.760 keluarga penerima manfaat yang tersebar di seluruh 14 kabupaten dan kota.
“Semoga bantuan ini dapat memberikan manfaat dan meringankan beban masyarakat, serta menjadi bukti nyata kepedulian pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terhadap ketahanan pangan nasional, khususnya di Kalimantan Barat,” kata Norsan.
Sementara itu, Deputi Badan Pangan Nasional, Rachmi Widiriani menjelaskan bahwa bantuan pangan ini merupakan amanat dari pemerintah pusat, sebagai bagian dari program stimulus ekonomi triwulan kedua sekaligus sebagai bantuan sosial untuk masyarakat.
Ia juga menegaskan bantuan berupa beras sebanyak 20 kilogram diberikan kepada setiap keluarga penerima manfaat (KPM) masing-masing 10 kilogram untuk bulan Juni dan Juli yang akan disalurkan sekaligus dalam dua karung.
“Penyaluran bantuan pangan ini menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional, yang juga menjadi dasar penerima program sembako dari Kementerian Sosial. Total penerima bantuan pangan nasional sebanyak 18.277.083 keluarga,” kata Rachmi.
Lebih jauh Rachmi menjelaskan bahwa pendistribusian bantuan dilakukan oleh Perum Bulog dengan dukungan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Dinas Sosial, Dinas Pangan, serta perangkat desa dan kelurahan.
Ia juga mengumumkan bahwa pemerintah akan secara masif meluncurkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang menjual beras sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah, berbeda dengan bantuan beras gratis yang disalurkan kali ini.
“Penyaluran bantuan pangan ini diharapkan selesai seluruhnya pada Agustus 2025 agar proses pelaporan dan pertanggungjawaban dapat dilakukan tepat waktu,” pungkas Rachmi.***
