PONTIANAK, JEJARING KALBAR, – Gubernur Kalbar, Ria Norsan bersama Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Aloysius menemui ratusan mahasiswa BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura di Gedung DPRD Kalbar, Senin (1/9/2025).
Dalam momen ini, terlihat Gubernur Kalbar tidak segan menemui langsung ratusan massa. Tidak hanya itu, Gubenur Norsan juga tidak segan berdialog dan berdiskusi secara akrab dengan mahasiswa yang berunjuk rasa.
Gubernur Norsan mengajak seluruh mahasiswa yang mengikuti aksi untuk tidak mudah terprovokasi berita hoak dan berharap agar Provinsi Kalbar tetap aman, damai serta humanis.
“Bagi saya, bertemu mahasiswa sama saja dengan bertemu anak-anak saya sendiri. Aspirasi mereka penting untuk kemajuan Kalbar,” ungkap Gubernur Norsan.
Gubernur Norsan memberikan apresiasi kepada seluruh mahasiswa yang telah peduli terhadap isu sosial dan kebijakan publik. Selanjutnya ia juga mengucapkan terima kasih atas aksi yang berlangsung tertib.
“Saya ingin demo dilakukan secara terukur, terkoordinir, dan tidak merugikan pihak lain. Semua masalah bisa diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat,” ujar Gubernur Norsan.
Dalam kesempatan ini, Gubernur Norsan mengimbau masyarakat untuk menjaga kondusivitas daerah. Ia mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban dan menyuarakan aspirasi secara damai.
“Saya menghargai semangat adik-adik mahasiswa. Mari kita jaga proses ini agar tertib dan penuh hormat, sehingga pesan tersampaikan dengan baik,” kata Gubernur Norsan.
Terakhir Gubernur Norsan menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar terbuka dan tidak untuk berdialog langsung dengan masyarakat, termasuk mahasiswa.
“Pemerintah selalu membuka pintu komunikasi. Mari berdiskusi dengan kepala dingin demi Kalbar yang lebih baik,” pungkas Gubernur Norsan.
Tidak hanya berfokus pada isu-isu yang saat ini, dalam aksi para mahasiswa juga menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah diantaranya:
1. Menuntut kenaikan Upah Minimun Regional (UMR) di Kalbar yang sangat rendah.
2. Menuntut kenaikan IPM di Kalbar yang selalu berada 5 terbawah se Indoenesia.
3. Menuntut peningkatan jalan rusak, kesehatan, rumah sekolah yang tidak layak didaerah 3T.
4. Menuntut akses internet dan listrik dipedalaman Kalbar.
5. Menuntut kasus hukum yang mandek di Polda Kalbar.
6. Selamatkan Lingkungan dan hutan adat dan hutan lindung akibat eksploitasi sehingga rusak bagi ekologi dan ruang lingkup masyarakat.
7. Hentikan pungutan liar dan pungli.
8. Prioritas pembangunan di daerah 3T.
9. Serta usut tuntas bagi penegak hukum yang terlibat dalam kasus tambang ilegal di Kalbar. ***
