MEMPAWAH, JEJARING KALBAR – Bupati Mempawah, Erlina, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Kalimantan Barat, Sri Haryati, di Pontianak, Selasa (31/3/2026).
Penyerahan tersebut merupakan bagian dari agenda penyampaian LKPD oleh pemerintah daerah se-Kalimantan Barat, yang dirangkaikan dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dana bantuan partai politik tahun anggaran yang sama.
Kepala Perwakilan BPK Kalbar, Sri Haryati, menyampaikan bahwa penyampaian laporan keuangan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola keuangan.
Sementara itu, Erlina menegaskan, penyerahan LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Ini bagian dari komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, sekaligus menindaklanjuti setiap rekomendasi dari BPK,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Mempawah juga menargetkan dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
“Kami berharap hasil pemeriksaan tahun ini kembali memberikan opini WTP sebagai bentuk konsistensi dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik,” pungkasnya. *** (Bung Ranie)
