SAMBAS, JEJARING KALBAR– DPRD Kabupaten Sambas menggelar Rapat Dengar Pendapat (Hearing) bersama Pemerintah Daerah dan Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP) guna membahas dugaan penyelewengan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Sambas.
Rapat yang berlangsung Rabu 26 Februari 2025 ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sambas, Mardani, serta didampingi Wakil Ketua Komisi IV, Drs. H. Ramzi dan Sekretaris Komisi IV, Hj. Nurmaya Dewi.
Turut hadir sejumlah pejabat daerah, termasuk Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Sosial dan PMD, Inspektur Pembantu V Inspektorat, serta Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sambas, Mardani mengatakan, dalam rapat tersebut, pihaknya menegaskan komitmennya untuk mengawal penyelesaian kasus dugaan penyelewengan dana PIP.
“Lembaga DPRD juga meminta Pemerintah Kabupaten Sambas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pejabat yang diduga terlibat dalam kasus tersebut,” ujarnya.
Lalu kata Mardani, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas sudah diinstruksikan untuk bertanggung jawab dalam mengawasi penyaluran dana PIP agar berjalan sesuai prosedur dan tepat sasaran.
Ia menjelaskan, Inspektorat Kabupaten Sambas saat ini tengah melakukan investigasi terkait dugaan penyimpangan tersebut, dan hasilnya akan dilaporkan serta direkomendasikan kepada Bupati Sambas.
“Sebagai bagian dari upaya investigasi lebih lanjut, lembaga DPRD juga meminta Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP) untuk menyerahkan data atau bukti yang dimiliki kepada Inspektorat,” ujar Mardani. ***
