JEJARING KALBAR – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) nomor urut 1, Sutarmidji-Didi Haryono (Midji-Didi), secara lugas memaparkan visi, misi, dan program mereka dalam debat publik ketiga yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar di Aston Pontianak Hotel, Senin (18/11) malam. Debat ini mengusung tema Menyelaraskan Kebijakan di Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), serta Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih.
Dalam kesempatan tersebut, Midji-Didi yang tampil serasi mengenakan setelan jas putih-putih, memaparkan berbagai capaian indikator tata kelola pemerintahan saat ini serta target peningkatan untuk lima tahun ke depan.
Sutarmidji, calon gubernur nomor urut 1, mengungkapkan bahwa indeks reformasi hukum Kalbar saat ini telah mencapai nilai 82,10, masuk dalam kategori baik. Ia menargetkan angka ini meningkat menjadi 95 dalam lima tahun mendatang.
“Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Kalbar juga telah mencapai kategori Eka Acalapati (tertinggi). Target kami adalah mempertahankan dan, jika memungkinkan, meningkatkan nilainya,” ujarnya.
Sutarmidji juga memaparkan data terkait indeks pembangunan gender yang saat ini berada di angka 88,06, dengan target peningkatan menjadi 90. Sementara itu, indeks pemberdayaan gender yang saat ini mencapai 73,05 ditargetkan naik menjadi 82. Ia juga menyoroti indeks ketimpangan gender yang kini berada pada angka 0,493-0,492, dengan rencana perbaikan lebih lanjut.
Sutarmidji menjelaskan bahwa indeks pembangunan kebudayaan Kalbar saat ini berada di angka 55,15, dan pihaknya menargetkan peningkatan minimal menjadi 65. Sedangkan indeks reformasi birokrasi yang kini bernilai 70,2 (BB), ditargetkan naik ke kategori A.
“Kami juga berkomitmen meningkatkan indeks pelayanan publik dari 4,42 menjadi 5. Saat ini, pelayanan publik di Kalbar telah memperoleh nilai -A, dan kami akan menjadikannya A utuh,” tegasnya.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kalbar, menurut Sutarmidji, kini memiliki nilai 71,54 (BB) dengan target meningkat ke kategori A. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga telah mencatat prestasi dengan skor 3,58, menjadikan Kalbar terbaik kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta.
“Indeks perilaku anti-korupsi saat ini berada di angka 3,92, dan kami menargetkan predikat sangat baik (A). Bahkan, nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK telah mencapai 96,74. Target kami lima tahun ke depan adalah angka sempurna, 100,” pungkasnya.
Debat ini menjadi penutup dari rangkaian debat publik Pilgub Kalbar, sekaligus ajang bagi pasangan calon untuk menunjukkan komitmen mereka dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. *** (Rilis)
