PONTIANAK, JEJARING KALBAR, – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, menghadiri kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang berlangsung di Aula BPK Kalbar, Pontianak, Selasa (31/3/2026).
Kehadiran Bupati dalam agenda tersebut menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam kesempatan itu, Bupati didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Mateus Yudi, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ketapang.
Dalam keterangannya, Bupati menyampaikan bahwa LHP yang diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Barat, Sri Haryati, merupakan instrumen penting dalam evaluasi tata kelola keuangan daerah.
“Hasil pemeriksaan ini menjadi bahan evaluasi strategis. Kami akan memastikan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Ketapang terus melakukan pembenahan, menyempurnakan sistem pengelolaan anggaran, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif dalam mendukung penguatan tata kelola keuangan. Menurutnya, peran DPRD melalui fungsi pengawasan sangat penting untuk memastikan setiap rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti secara efektif.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa tata kelola keuangan yang baik tidak hanya sebatas memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan publik serta memastikan optimalisasi pemanfaatan APBD bagi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Ketapang, lanjutnya, akan terus berupaya meningkatkan standar tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan.
“Seluruh langkah penguatan akuntabilitas ini kami arahkan untuk mewujudkan Ketapang yang semakin maju dan mandiri,” tutupnya. *** (Yoga)
