KETAPANG, JEJARING KALBAR, – DPRD Kabupaten Ketapang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Nota Keuangan serta Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Rabu (10/09/2025) di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Ketapang.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Ketapang, Syaidianur, didampingi Ketua DPRD, H. Achmad Sholeh. Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, menyampaikan bahwa penyusunan RAPBD 2026 selaras dengan arah pembangunan nasional sebagaimana disampaikan Presiden RI dalam Pengantar RAPBN 2026 dan Nota Keuangan, guna mewujudkan visi Indonesia Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera.
Terdapat delapan agenda prioritas pemerintah dalam RAPBN 2026, yakni:
1. Ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa.
2. Ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa.
3. Generasi unggul melalui program makan bergizi gratis.
4. Pendidikan bermutu.
5. Kesehatan berkualitas, adil, dan merata.
6. Penguatan ekonomi rakyat melalui desa, koperasi, dan UMKM.
7. Pertahanan rakyat semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa.
8. Akselerasi investasi dan perdagangan global.
Bupati Ketapang menegaskan, Pemerintah Kabupaten Ketapang akan mensinergikan agenda nasional tersebut dengan program prioritas daerah melalui tema pembangunan tahun 2026:
“Penguatan Infrastruktur dan Ketahanan Pangan sebagai Penggerak Ekonomi Daerah.”
Tema ini diangkat untuk memperkuat sektor-sektor strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, melalui pembangunan infrastruktur merata serta penguatan ketahanan pangan berbasis pertanian lokal.
Tujuh Prioritas Pembangunan Daerah 2026
1. Pembangunan infrastruktur yang merata.
2. Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing.
3. Penguatan ekonomi masyarakat secara berkeadilan.
4. Ketahanan pangan berbasis potensi daerah.
5. Pembangunan kehidupan sosial dan budaya.
6. Pemanfaatan SDA berkeadilan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.
7. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas.
Prioritas ini menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), hingga Raperda APBD 2026.
Proyeksi APBD Ketapang 2026
• Pendapatan Daerah: Rp 2.034.471.443.788
• Belanja Daerah: Rp 2.113.792.650.986
• Defisit: Rp 79.321.207.198, yang akan ditutup dari SiLPA tahun sebelumnya.
Usai menyampaikan pidato, Bupati Alexander Wilyo menyerahkan Nota Keuangan dan Raperda APBD 2026 kepada pimpinan DPRD Ketapang. Dokumen diterima Wakil Ketua DPRD, Syaidianur, didampingi Ketua DPRD H. Achmad Sholeh, serta Sekretaris DPRD H. Agus Hendri, untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat kerja berikutnya. *** (Yoga)
