SAMBAS, JEJARING KALBAR – Pemangkasan anggaran kerap menjadi alasan sulitnya realisasi program kerja kepala daerah. Hal ini dibahas oleh pengamat kebijakan politik, budaya, dan perbatasan, Abelnus, pada Selasa (4/3/2025).
Menurutnya, persoalan pembangunan di Kalimantan Barat, khususnya di kabupaten dan kota, masih menjadi masalah yang belum terselesaikan oleh para kepala daerah.
“Di seluruh wilayah Kalimantan Barat, terutama di tingkat kabupaten/kota, isu infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan, penerangan, dan lingkungan masih menjadi tantangan utama yang belum terselesaikan hingga masa kepemimpinan kepala daerah berakhir,” ujarnya.
Abelnus menyoroti bahwa isu-isu pembangunan tersebut sering menjadi janji utama saat kampanye, tetapi realisasinya kerap terkendala setelah pemimpin terpilih.
“Saat kampanye, isu-isu ini menjadi janji politik utama yang ditawarkan kepada masyarakat. Namun, ketika sudah terpilih, banyak kepala daerah yang seolah melupakan janji tersebut. Ketika ditanya, alasannya selalu sama—anggaran terbatas akibat pemangkasan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto atau kebijakan pemerintah pusat lainnya. Akibatnya, janji politik yang telah disampaikan kepada publik sulit direalisasikan,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih kritis dalam menghadapi janji politik.
“Itulah realitas janji politik, bisa dipercaya atau tidak. Ke depan, masyarakat harus lebih cerdas dan kritis saat berhadapan dengan politisi, terutama mereka yang gemar berjanji membangun ini dan itu. Politik itu sendiri tidak salah, bahkan bukan sesuatu yang kotor. Namun, sering kali para aktor politik yang menyalahgunakan kepercayaan masyarakat, yang polos dan selalu berharap pada pemimpinnya,” tutupnya. (Sera)
