SAMBAS, JEJARING KALBAR, – Komisi IV DPRD Kabupaten Sambas melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) / BKKBN Republik Indonesia, Rabu (11/3/2026). Kunjungan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Stunting Gedung Halim 1 BKKBN dan diterima Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Madya Direktorat Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemendukbangga RI, Samsul SE, bersama jajaran.
Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Abu Bakar S.Pd.I, mengatakan konsultasi ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan DPRD dalam mendorong percepatan penanganan stunting di Kabupaten Sambas. Menurutnya, penguatan program dan strategi dari pemerintah pusat diperlukan agar penanganan stunting di daerah dapat berjalan lebih optimal.
Ia menilai percepatan penurunan stunting penting karena berkaitan langsung dengan pembentukan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas di masa depan. Pada 2026, Kabupaten Sambas masih mendapat dukungan program penanganan stunting dengan anggaran operasional lebih dari Rp4 miliar yang tersebar dalam 13 kegiatan.
Menurut Abu Bakar, program tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menurunkan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. DPRD juga mendorong keterlibatan berbagai pihak, termasuk perusahaan melalui program tanggung jawab sosial (CSR), seperti pembangunan jamban sehat dan perbaikan lingkungan permukiman.
Selain itu, ia menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai pola hidup sehat dan pemenuhan gizi keluarga sebagai langkah pencegahan stunting sejak dini. Upaya ini dinilai penting untuk menekan risiko stunting pada anak.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sambas, Mardani, berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan penambahan dukungan anggaran program percepatan penurunan stunting di daerah. Ia menyebutkan alokasi anggaran pada 2025 sekitar Rp7 miliar, namun pada 2026 menurun menjadi lebih dari Rp4 miliar. Menurutnya, dukungan anggaran yang memadai penting untuk memperluas jangkauan program peningkatan gizi, perbaikan sanitasi, dan edukasi kesehatan masyarakat. ***
